KUTAI TIMUR – Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, mengunjungi masyarakat Kutai Timur dalam rangka fungsi pengawasan penanganan pandemi Covid-19. Kunjungan dilakukan di Pasar Induk Sangatta dan RSUD Kudungga Sangatta.
Kunjungan pertama Rabu (10/6), Mahyudin mengajak dialog para pedagang Pasar Induk Sangatta, Kutai Timur. Pedagang menyampaikan keluhan soal penataan pedagang hingga parkiran. Menurut mereka, penataan pedagang dan area parkir pasar terkesan semrawut.
Mahyudin menanggapi, akan memperhatikan aspirasi para pedagang. Ia akan meminta Pemda melalui kepala UPT Pasar mengajukan proposal master plan penataan pasar.
“Jika masterplan jelas, akan saya perjuangkan,” ucap Mahyudin.
Menurut Senator asal Kaltim ini, pasar tradisional harus di lindungi dari menjamurnya pasar modern. Pasar tradisional harus berubah dari kesan kumuh, becek dan semrawut menjadi pasar tertata rapi dan bersih sehingga pembeli merasa nyaman terutama bagi ibu-ibu.
Pasar tradisional harus mampu menjadi roda penggerak perekonomian daerah dan memberikan sumbangsih bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mahyudin juga mensosialisasikan New Normal yang mana akan dibuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Dia berpesan, supaya masyarakat selalu menerapkan social distancing, pola hidup sehat, rajin cuci tangan dan mengenakan masker.
“New normal adalah upaya kita menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya. Kesehatan itu penting, tapi ekonomi juga harus hidup,” ungkap Mahyudin.
Pada kunjungan kedua, Kamis (11/6/2020) ke RSUD Kudungga Sangatta, Mahyudin ingin memastikan pelayanan dan fasilitas rumah sakit rujukan pasien Covid-19 di Kaltim tersebut.
“Kegiatan ini bertujuan menyerap langsung aspirasi dari pengelola dan tenaga medis RSUD Kudungga Sangatta. Meskipun DPD RI tidak memiliki hak anggaran seperti DPR RI, namun kami tetap akan menyuarakan aspirasi masyarakat,” kata Mahyudin.
Direktur RSUD Kudungga Sangatta, dr. Anik, mengeluh bahwa rumah sakitnya belum siap menjadi rujukan Covid-19. Dikarenakan rumah sakit belum memiliki ruangan khusus untuk penyakit menular dan peralatan untuk tes swab PCR.
Ditambah, sumbangan alat tes swab TCM dari provinsi kondisi cartridge sudah habis dan untuk mengorder cartridge ke pabrik perlu waktu serta harus mengikuti regulasi dari Kemenkes.
“Perlu waktu 3 hari untuk mengetahui hasil tes Swab pasien, karena sampel Swab harus dikirim ke lab Dinkes Kaltim di Samarinda. Kami juga kekurangan armada ambulan,” papar Anik.
Menanggapi keluhan tersebut, Mahyudin menyarankan pihak rumah sakit juga berkoordinasi dengan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) sembari menunggu bantuan alokasi anggaran dari pemerintah.
“Dana CSR PT. KPC 5 juta US Dollar per tahun bisa mengakomodir kebutuhan rumah sakit. Susun dan ajukan proposal permohonan atas kebutuhan tersebut,” tutup Mahyudin. (Red)
sumber : Setjen DPD RI
